Apakah Anda Sudah Membayar Pajak Kendaraan?

Apakah Anda Sudah Membayar Pajak Kendaraan?

Pengertian Pajak

Setiap infrastruktur suatu negara di kembangkan ataupun diperbaiki seperti pada perbaikan jalan rusak, dan pembuatan jalan tol merupakan implementasi dari pajak. Pajak sendiri diambil dalam periode tertentu yang telah di tetapkan dalam ketentuan pungutan pajak. Pajak adalah sebuah pungutan wajib yang di lakukan oleh rakyat kepada negara dan setelahnya akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum.

Hasil gambar untuk pajak

Secara langsung mungkin rakyat tidak akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri, karena tentunya pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Dana pembangunan dari segala program pemerintah yang di kembangkan untuk kepentingan masyarakat bersumber dari pajak. Pajak tersebut digunakan dalam pembangunan baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.  Suatu undang – undang telah mengatur ketentuan wajib pajak jadi sifat dari pajak sendiri dapat dipaksakan. Baca juga artikel sebelumnya Honda Motor Di Indonesia!

Apa Ciri – Ciri Pajak ?

Gambar terkait

Menurut undang – undang yang berlaku yakni pada UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari uraian diatas ciri – ciri pajak adalah sebagai berikut ini :

1. Kontribusi wajib warga negara

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara artinya bhawa sifat pajak wajib bagi seluruh orang. Tentunya dikatakan wajib bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan wajib pajak secara subjecktif dan objektif. Warga negara yang memenuhi persyaratan wajib pajak salah satunya sudah mempunyai penghasilan sendiri. Pada umumnya jika pada pegawai atau karyawan baik swasta maupun pemerintah yang telah memiliki penghasilan diatas Ro 2 juta maka diwajibkan membayar pajak. Bagi anda yang memiliki usaha sendiri atau wirausaha  amak setiap penghasilan akan dipungut untuk membayar pajak sebesar 1 % dari penghasilan kotor, Ketentuan tersebut berdasarkan PP 46 tahun 2013.

2.  Bersifat paksaan untuk setiap warga negara

Gambar terkait

Seseorang yang telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif pada wajib pajak tentunya di haruskan untuk membayar pajak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam undang – undang yang telah dijelaskan di atas. Paja bersifat memaksa artinya jika seseorang yang telah memenuhi persyaratan wajib pajak dari segala aspek maka jika tidak membayar akan ada sanksi yang berlaku. Pemberian sanksi pada wajib pajak yang melanggar dengan tidak membayar pajak berupa hukuman secara pidana.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung

Implementasi yang dikembangkan dengan menggunakan dana bersumber dari pajak tidak secara langsung feedbback dirasakan oleh rakyat. Tentu saja pajak bukan seperti retribusi, keduanya merupakan hal yang berbeda satu sama lain. Jika dalam retribusi misal kita membayar parkir disebuah tempat mak kita akan mendapatkan manfaat parkir tersebut dengan menduduki posisi kendaraan kita di area tersebut. Sedangkan pada pajak saat kita membayar sejumlah uang kepada negara pengembangan seperti jalan tidak serta merta akan di gunakan khusus untuk kita melainkan untuk umum. Pemerataan pendapat warga negara merupakan sarana yang dikembangkan oleh pajak. Jadi saat kita membayar sejumlah uang untuk pajak, kita sendiri tidak langsung akan mendapat manfaat pajak yang di bayar.  Manfaat yang diberikan untuk anda bisa berbentuk seperti perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan bagi masyarakat, beasiswa pendidikan bagi anak, dan masih banyak lagi.

4. Sudah ketentuan undang – undang

Hasil gambar untuk pajak

Pajak sudah di atur oleh  undang – undang yang berlaku bagi setiap warga negara. Undang – undang yang berlaku tentang pajak melewati perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Perspektif Pajak Jika Dilihat Dari Segi Ekonomi Dan Hukum

Sumber pendapatan negara adalah hal yang utama dari pajak, pajak dapat dilihat dari segi 2 perspektif yaitu :

1. Dari perspektif ekonomi

Gambar terkait

Pajak dari segi ini dapat di lihat dari perpindahan sumber daya sektor privat ke sektor publik. Sektor privat yang dimaksudkan tentunya warga negara sedangkang untuk sektor publik adalah masyarakat. Dari kedua hal demikian inilah yang menyebabkan 2 situasi menjadi berubah  yakni :

  1. perubahan yang terjadi adalah dari berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan yang mengenai penguasaan barang dan juga jasa.
  2. selain hal pada penguasaan barang dan jasa terdapat pula, adapula pertambahan kemampuan keuangan negara dalam bidang penyediaan barang dan juga jasa publik. Penyediaan barang dan jasa publik ini merupakan termasuk kebutuhan masyarakat pada umumnya.

2. Dari perspektif hukum

Hasil gambar untuk pajak

Yang pasti bahwa adanya sebuah perspektif hukum pada pajak dikarenakan timbulnya undang – undang yang telah mengatur pajak itu sendiri. Undang – undang itulah yang menimbulkan kewajiban warga ngara untuk memberikan sejumlah uang untuk negara. Dari perspektif hukum bisa kita lihat bahwa negara telah memiliki kekuatan untuk dapat memaksa pembayaran pajak pada setiap wajib pajak.

Meski demikian pajak yang telah kita bayarkan akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Kepastian hukum dapat memperlihatkan bahwa pajak sudah menjadi ketentuan hukum . Kepastian hukum ini berlaku segala komponen pajak dari mulai petugas pajak yang bertugas untuk mengumpulkan uang pajak dan juga wajib pajak yang memiliki andil dalam pembayaran pajak. Baca juga artikel mengenai bahan bakar pesawat terbang

Fungsi pajak

 

Penggunaan pajak bukan hanya di peruntukan untuk masyarakat melainkan juga kepada negara itu sendiri. Pada umumnya pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dlam bidang pembangunan. Pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan negara yang mampu membiayai seluruh pengeluaran dari segala aspek yang dibutuhkan. Fungsi pajak lebih rinci lagi sebagai berikut :

1. Sebagai budgeter (anggaran)

Gambar terkait

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dana atau sejumlah unag tertentu dari wajib pajak ke kas negara yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional atau pengeluaran negara lain. Fungsi pajak sebagai anggaran negara merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan dalam menyeimbangkan pengeluaran negara melalui pendapatan negara.

2. Sebagai pengatur (regulasi)

Pajak sebagai alat untuk melaksanakan ataupun mengatur segala kebijakan negara mengenai lapangan sosial dan juga ekonomi. Dalam hal ini fungsi mengatur pajak adalah sebagai berikut :

  1. pajak bertujuan sebagai penghambat laju inflasi.
  2. pajak sebahai proteksi atau perlindungan yang mengenai barang produksi dari dalam negeri. sebagai contoh pajak pertambahan nilai (PPN).
  3. pajak merupakan alat pendorong untuk kegiatan ekspor. Seperti halnya pajak ekspor barang.
  4. pajak dapat juga mengatur dan menarik investasi dalam hal modal yang dapat membantu perekonomian agar lebih produktif lagi.

3. Sebagai pemerataan (pajak distribusi)

Gambar terkait

Fungsi pajak berikutnya yakni untuk menyesuaikan atau untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang di jelaskann sebelumnya bahwa dari pajak masyarakat dapat mendapatkan beasiswa yang berguna untuk anaknya dan juga pengembangan kesehatan untuk segala komponen wajib pajak.

4. Sebagai fungsi stabilisasi

Hasil gambar untuk inflasi

Selain sebagai pengatur pajak juga dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan situasi perekonomian dalam suatu negara. Sebagai contoh : untuk menanggulangi inflasi maka pemerintah mengambil keputusan dengan penetapan pajak yang cukup tinggi sehingga nominal uang yang beredar dapat berkurang. Pada umumnya untuk mengatasi penurunan perekonomian atau deflasi pemerintah mengambil sikap dengan melakukan penurunan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat di tingkatkan dan deflasi dapat teratasi.

Bukan hanya di indonesia, ke 4 fungsi pajak tersebut kerap kali dapat kita temukan di berbagai negara pada umumnya. Jika kita melihat di indonesia sendiri pemerintah lebih mengedepankan pada fungsi pajak sebagai regulasi dan anggaran. Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan lembaga terdapat berada di indonesia yang di peruntukan dalam pengelolaan perpajakan di indonesia. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sendiri memiliki posisi berada dibawah naungan kementrian keuangan republik indonesia.

Pada masyarakat  sendiri sebuah kewajiban untuk memenuhi pembayaran pajak merupakan suatu keharusan.  Tentu saja kewajiban pajak pada masyarakat menggunakan sistem self assesment yang biasa sebagai panutan sistem perpajakan indonesia. Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk melakukan berbagai hal mengenai pajak diantaranya : memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sesuai visi dan misi yang telah di tentukan sebelumnya.

Pajak Pada Kendaraan

Gambar terkait

Bagi anda yang memiliki kendaraan tentu saja sudah tidak asing dalam pembayaran pajak pada kendaraan yang anda miliki. Pajak  sendiri bukan hanya dikenakan pada penghasilan anda melainkan segala hal seperti pada kendaraan yang anda miliki. Pajak kendaraan memiliki arti pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan. Pada kesempatan kali ini penulis akan memberikan sedikit ulasan mengenai pajak kendaraan pada kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak dikenakan pada kendaraan bermotor tentunya yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta spesifikasinya dan juga dapat digerakan oleh peralatan teknik yang berbentuk motor atau peralatan teknik lainnya. Pengertian yang telah dimaksudkan pada peralatan  adalah alat berat dan alat besar yang mana dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor yang tak melekat secara pemanen. serta juga kendaraan motor yang dapat di operasikan di air.

Dari penjelasan diatas terdapat pula peraturan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Baca artikel menarik tentang mobil balap !! kamu wajib tahu nih

Ketentuan Subjek Dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada umumnya Subjek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi dan badan/perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Terdapat pula pengaturan subjek pajak kendaraan bermotor yang berlaku dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian pada objek pajak kendaraan bermotor terdapat ketentuan sebagai berikut :

a. Penguasaan dan juga kepemilikan pada kendaraan bermotor yang kita miliki.

b. Ketentuan selanjutnya kendaraan yang kita miliki memiliki kriteria pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, yakni:

  • Kendaraan bermotor mempunyai roda dan juga gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
  • Kendaraan bermotor yang dapat dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7.

c. Selanjutnya terdapat pengecualian dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya adalah:

  • Pada Kereta api.
  • Kendaraan bermotor yang mana digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
  • Kendaraan bermotor yang biasa dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang mana dapat memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
  • Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh pabrikan atau importir yang biasanya disediakan untuk keperluan pameran dan serta tidak untuk dijual.

 

Tarif Pada Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil gambar untuk pajak

Pada umumnya yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa  setiap jenis pajak memiliki tarif yang berbeda – beda. Tidak terkecuali tarif yang telah dikenakan untuk kendaraan bermotor. Tarif yang berlaku adalah sebagai berikut :

  • Bagi kepemilikan kendaraan bermotor untuk dipergunakan sebagai alat berat tarif pajaknya sebesar 0,20%.
  • Bagi kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan memiliki tarif pajaknya sebesar 2%.
  • Bagi kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah tarif pajaknya sebesar 0,50%.
  • Bagi kepemilikan pada kendaraan bermotor pertama tarifnya sebesar 2%, setelah itu untuk kendaraan bermotor kedua tarif yang dikenakan sebesar 2,5%. Kemudian pada kendaraan motor ketiga akan meningkat 0,5% untuk setiap tambahan kendaraan motor.

Bayar Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Hasil gambar untuk pajak

Bagi Anda yang memiliki kendaraan bermotor tentunya mempunyai kewajiban membayar tanggung jawab pajaknya setiap tahun. Perlu kita ketahui bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis pajak yaitu pajak yang pembayarannya dilakukan setiap tahun dan pajak pada pembayaranya dilakukan  lima tahun sekali.

Pada istilah pajak tahunan merupakan pajak yang dilakukan secara rutin yang mana harus dibayarkan setiap tahun. Sedangkan pada pajak lima tahunan memiliki perbebedaan dari pajak tahunan. Dimana pada pajak lima tahunan ditandai dengan pergantian pelat nomor kendaraan dan STNK. Hal yang paling utama pada pajak lima tahunan adalah dimana anda harus datang langsung ke Kantor Samsat karena jenis pembayaran pajak lima tahunan belum dapat dilakukan dengan melalui e-Samsat.

Buat anda yang akan membayar pajak tahunan, anda harus menyiapkan dokumen persyaratan sebagai berikut ini :

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus asli.
  2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli dan ada salinannya atau fotocopy.
  3. Uang yang di gunakan untuk pembayaran sejumlah nominal pajak.

Sedangkan bagi anda yang akan membayar pajak lima tahunan anda harus membawa syarat pembayaran pajak lima tahunan. Persyaratan yang harus anda persiapkan andalah sebagai berikut :

  1. Membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
  2. Membawa KTP asli dan fotokopi.
  3. Mengisi Formulir untuk cek fisik kendaraan oleh petugas.
  4. STNK asli dan salinan (fotocopy).

Jika keseluruhan dokumen anda yang sudah dijelaskan diatas tealh siap. Berikut ini adalah tata cara melakukan pembayaran PKB secara manual dikantor Samsat:

  1. Anda harus mengunjungi kantor Samsat di daerah Anda.
  2. Ambilah formulir di loket kantor Samsat dan kemudian isilah formulir pembayaran pajak.
  3. Setelah anda melakukan pengisian formulir, selanjutnya serahkan formulir anda beserta dokumen – dokumen yang diperlukan untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas.
  4. Tunggulah hingga Anda dipanggil oleh petugas untuk melakukan pembayaran.
  5. Hal yang perlu anda lakukan selanjutnya adalah dengan memeriksa ulang bukti pembayaran yang sudah anda terima.

Gambar terkait

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Online

  1. Kunjungi ATM terdekat didaerah anda.
  2. Mulailah transaksi dengan pilih menu “Bayar” lalu lanjut ke “Menu Lainnya”.
  3. Pilih menu “Pajak” atau “Penerimaan Negara”.
  4. Kemudian pilih menu “e-Samsat”.
  5. Selanjutnya masukan Nomor Polisi (Nopol).
  6. Barulah anda lakukan pembayaran pajak.
  7. Jangan lupa simpan struk pembayaran sebagai bukti pembayaran.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *